Himpunan Undang-Undang Kepegawaian 2002-2004: Reformasi Administrasi Publik

Edisi

Ed. Baru Cet. 3

ISBN/ISSN

979-421-912-6

Deskripsi Fisik

xii, 336 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.005 1 Nur h 2007

Implikasi Hukum atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah

Edisi

Ed. 1 Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-056-1

Deskripsi Fisik

x, 444 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352.12 Adr i 2009

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-8061-03-2

Deskripsi Fisik

viii, 217 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Ind p 2008

Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan (UU RI No. 15 Tahun 2006)

Undang-Undang ini di terbitkan untuk menggantikan Undang-Undang No 5 Tahun 1973 tentang BPK yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sistem ketatanegaraan saat ini.Dalam Undang-Undang ini,diatur hal-hal baru dalam proses dinamika lembaga BPK, antara lain penambahan jumlah anggota BPK,pembaruan Struktur organisasi BPK,perluasan kewenangan BPK,penegasan kemandirian BPK,dan adanya Dewan Ke…

Undang-Undang Pemerintahan Daerah 2024 (UU RI No. 32 Tahun 2004): Peraturan t…

Pemberlakuan Undang-undang No.32 tahun 2004 memberikan otonomi luas yang lebih diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Buk…

Undang-Undang Kementerian Negara (UU RI No. 39 Tahun 2008)

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-007-263-3

Deskripsi Fisik

x, 125 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

353.04 Und u 2009

Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Dae…

Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur tentang pembagian keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah terutama tuntutan penyenggaraan otonomi daerah

Undang-Undang Perbendaharaan Negara (UU No. 1 Tahun 2004)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberi landasan hukum di bidang administrasi negara, meliputi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBD dan APBN.

Undang-Undang TNI 2004: UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indo…

dilekngkapi 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 2. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 4. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 5. T…

Undang-Undang Hankam: UU No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok …

Buku ini memuat tiga undang-undang, tiga peraturan daerah dan dua keputusan presiden yang berkaitan dengan pertahanan keamanan negara.