Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 & 33 Tahun 2004 tentang Otoda 2004-…

Edisi

-

ISBN/ISSN

978-602-9440-29-4

Deskripsi Fisik

vi, 512 halaman

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 Ind u s.a

Sistem Pemerintahan Indonesia

Edisi

cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-518-550-5

Deskripsi Fisik

x, 140 hlm ; 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

320.1 Inu s 2011

pengantar hukum pemerintahan daerah

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-623-8522-33-0

Deskripsi Fisik

ix+ 216 hal ; 15.5 cm x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

342.09 Bam p 2024

Pelaksanaan Otonomi luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung

Edisi

Ed.1, Cet.2

ISBN/ISSN

979-3654-19-8

Deskripsi Fisik

xi, 383hlm.; 21 cm ;21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Roz p 2007 C.1/2

Pandangan negara integralistik : Sumber, unsur, dan riwayatnya dalam persiapa…

Edisi

-

ISBN/ISSN

979-444-307-7

Deskripsi Fisik

xvi, 284 hlm. ;21 cm.

Judul Seri

-

No. Panggil

969.8 Sim p 1994

Regional Dynamics In a Decentralized Indonesia

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-981-4459-85-3

Deskripsi Fisik

xxviii, 517 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

352 Hil r 2014

Dialektika: Ilmu Pemerintahan (Kompilasi Hasil Seminar, Makalah dan Jurnal Il…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-979-450-702-5

Deskripsi Fisik

xii, 440 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 Dia d 2015

Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan K…

Dengan adanya upaya mewujudkan otonomi daerah, persoalan hukum pemerintah daerah semakin luas, kompleks, dan banyak hal yang perlu dikaji. Salah satu hal yang sangat mendasar adalah masalah "hubungan kewenangan antara DPRD dengan Kepala Daerah". Secara historis, hubungan kedua lembaga pemerintahan daeerah tersebut mengalami pasang surut, dalam periode tertentu DPD lebih dominan, dalam periode …

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Edisi

Cet. 2

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

xviii, 358 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

350 Mus s 1985

Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia

Hubungan partai politik dan proses penyelenggaraan administrasi publik dalam sistem birokrasi pemerintah tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, namun keduanya dapat dibedakan peran dan sistemnya. Eksistensi partai politik sebagai salah satu ciri pemerintahan demokratis, diperlukan sarana politik demokrasi lainnya, yakni diselenggarakannya pemilihan umum yang adil. Semenjak dikembangkannya…