Panduan memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana

Kata bukti, lebih dari sekedar simplistis kata, adanya sesuatu barang berwujud untuk menunjukan kebenaran suatu peristiwa yang terjadi. Kata bukti juga mengandung pembuktian, alat bukti, barang bukti, membuktikan dan ataupun nilai kekuatan alat bukti dalam proses hukum acara perdata maupun hukum acara pidana yang terkadang begitu complicated, karena Ruang Lingkup Pembuktian terdiri atas sistem …

Awas Jangan Beli Tanah Sengketa : Panduan Mengurus Peralihan Hhak Atas Tanah …

Edisi

Cet.1

ISBN/ISSN

978-979-341-180-4

Deskripsi Fisik

viii + 148 hlm; 14 x 20 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 Tri 2015

Undang-Undang RI No. 18 Tahun Tentang Advokat

Edisi

Cet. 4

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

viii, 199 hlm , ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347.016 Ind u 2007

Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata

Buku ini menguraikan berbagai persoalan tentang alat bukti elektronik dalam kaitannya dengan sistem pembuktian pada penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan dihubungkan dengan upaya pembaruan hukum acara perdata nasional. Sebagai perbandingan juga dibahas tentang pengakuan dan pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata Belanda yang bersumber pada sistem civil law dan huk…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Peradilan Umum : Undang-Undang RI No. 8…

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

-

Deskripsi Fisik

vi, 94 Hlm, ; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

347. 01 Ind h 2004

Etika Profesi Hukum

Edisi

Ed. Revisi

ISBN/ISSN

978-979-007-855-0

Deskripsi Fisik

xiv, 354 hlm.; 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340.112 Far e 2019

Sayonara KPK

Edisi

Cet. 1

ISBN/ISSN

978-602-1351-3

Deskripsi Fisik

i, 183 hlm.; 21 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

367.959 8 Yud s 2015

Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia

Edisi

Cetakan pertama

ISBN/ISSN

979-3421-49-0

Deskripsi Fisik

xii + 340 halaman ; 15 x 23 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 Sup e

Konstitusi Bernegara: Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis

Pemikiran terhadap perubahan konstitusi dan sistem ketatanegaraan setelah reformasi menjadi sebuah kebutuhan untuk menata kembali kelembagaan negara yang sempat menjadi perubahan secara mendasar termasuk bagaimana pola relasi di antara lembaga-lembaga negara yang mempunyai paradigma demokratis dan berkeadilan. Reformasi konstitusi dipandang sebagai sebuah kebutuhan dan agenda yang harus dilakuk…

Etika Profesi Hukum

Edisi

Cet.10

ISBN/ISSN

978-979-076-124-7

Deskripsi Fisik

424 hlm.; 16 x 24 cm

Judul Seri

-

No. Panggil

340 Muh e 2011